Archive for the ‘Uncategorized’ Category

KKN Kucur membawa Hikmah tersendiri buat 6 sekawanan anak yang menamakan big_sMile genk.

pembuatan samiler berawal dari hasil bumi di daerah KKN yang notabene adalah penghasil ketela pohon, dimana ketela pohon itu hanya dimanfaatkan untuk minum Lembu. selain itu, pembuatan samiler juga berawal dari pembelian baju berwajah senyum*big smile* yang di selewengkan menjadi *BIG_SAMILER*.

tempat produksi terletak di Desa Kucur tepatnya di rumah Bu Minatun, dengan bahan-bahan sebagai berikut

1. ketela pohon

2. bawang putih

3. bawang merah

4. tumbar

5. garam iodium

6. dan bumbu-bumbu lainnya.

Harapan dari mantan mahasiswa KKN desa Kucur ini yaitu dari pembuatan krupuk samiler ini bisa menggerakkan ibu-ibu atau bahkan pemuda Desa Kucur untuk selalu ikut aktif sehingga tidak menjadi pengacara dan hanya pergi ke ladang.

pemasaran produksi samiler ini di kampus-kampus yang ada di kota malang, selain itu pemasaran juga di berikan pada sekolah-sekolah SD, dan tempat-tempat hotspotan.

tidak hanya itu, kami dari pihak pembuat juga bisa menerima pesanan di rumah-rumah sebagai camilan dengan menuliskan komentar di blog ini.

Iklan

Posted: Januari 14, 2010 in talking-talking, Uncategorized
Tag:,

tavelling in kelud memang maknyossss. . .

dari kiri fredy gustriansyah, dian setyawa, pandu winantio, candra nora y, akhmad hidayat…..

PENDIDIKAN

Posted: November 5, 2009 in kuLiah, Uncategorized
Tag:

Pengertian KTSP

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk menentukan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang system pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standard Nasional Pendidikan mengamanatkan pada kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

B. Prinsip Pengembangan KTSP

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevensinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BNSP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BNSP.

KTSP dkembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Beranggapan

  1. Beragam dan terpadu
  2. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  3. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
  4. Menyeluruh dan berkesinambungan.
  5. Belajar sepanjang hayat.
  6. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

C. Acuan Operasional Penyusunan KTSP

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

  • Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.
  • Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
  • Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
  • Tuntutan pembanganan daerahdan nasional.
  • Tuntutan dunia kerja.
  • Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  • Agama
  • Dinamika perkembangan global.
  • Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
  • Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  • Kesetaraan jender.
  • Karakteristik satuan pendidikan.

D. Komponen KTSP

  • Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan berikut.

  • Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
  • Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
  • Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurusannya.
  • Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

  • Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
  • Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian..
  • Kelompok mata pelajaran dan ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Kelompok mata pelajaran estetika.
  • Kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

  1. Mata Pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

  1. Muatan Lokal
  2. Kegiatan Pengembangan Diri
  3. Pengaturan Beban Belajar
  4. Ketuntasan Belajar
  5. Kenaikan Kelas dan Kelulusan
  6. Penjurusan
  7. Pendidikan Kecakapan Hidup
  8. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

10.  Kalender Pendidikan

E. Pengembangan Silabus

Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Prinsip Pengembangan Silabus

1    ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan.

2.   Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.

3.   Sistematis

Komponen-komponen silabus sering berhubungan secara funsional dalam mencapai konsistensi.

4.   konsistensi

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg) antara kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok/ pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.

5.   Memadai

Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.

6.   Aktual dan Konsektual

Cakupan indikator, materi pokok/ pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

7.   Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.

8.   Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotor).

Pengembangan Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau kelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

1.   disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah/ madrasah dan lingkungannya.

2.   apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah/ madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan sekolah/madrasah.

3.   di SD/MI semua guru kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas VI, menyusun silabus bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait.

4.   sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sam mengembangkan silabus yang akan digunakan oelh sekolah-sekolah dalam lingkup setempat.

5.   dinas Pendidikan/Departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Langkah-langkah Pengembangan Silabus

1.   Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

  1. Urutan berdasarkan hirarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;
  2. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
  3. Keterkaitan antara kompetensi dan kompetensi antar mata pelajaran.

2.   Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

  1. Potensi peserta didik;
  2. Relevansi dengan karakteristik daerah,
  3. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik;
  4. Kebermanfaatan bagai peserta didik;
  5. Struktur keilmuan;
  6. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
  7. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
  8. Alokasi waktu.

3.   Mengembangkan Kegaitan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembalajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalamn belajar menyangkut kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

  1. kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
  2. Kegaitan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
  3. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hirarki konsep materi pembelajaran.
  4. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

4.   Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukut dan atau dapat diobservasi. Indikator dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

5.   Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian dilakukan melalui tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegaitan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

6.   Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

7.   Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi.

Autisme dalam Penjas

Posted: November 5, 2009 in kuLiah, Uncategorized
Tag:,

1 Pengertian Autisme

  • Istilah “autis” berasal dari kata auto yang berarti diri sendiri, sedangkan kata isme berarti aliran, paham atau pandangan. Dengan demikian secara etimologis berarti suatu pandangan atau paham yang tertarik hanya pada diri sendiri. Autis dikatakan sebagai gangguan perkembangan yang kompleks yang menyangkut aspek komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas jasmani. ( Suryana, 2004 )
  • Sedangkan secara medis, autis dikatakan sebagai gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut aspek komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas jasmani.

( Suryana, 2004 )

2 Karakteristik dari anak autis

Sebenarnya karakteristik dari anak autis tersebut digolongkan berdasarkan luasnya gangguan terhadap mental si anak pengidap autis, apakah tergolong gangguan berat, sedang, ringan. Tetapi dalam makalah ini, tim penyusun menjadikan satu kumpulan karakteristik langsung. Karakteristik anak autis sangat serupa dengan karakteristik orang yang sedang tripping ( pengalaman halusinasi yang disebabkan oleh obat – obatan yang menimbulkan khayal ) karena mengidap LSD ( Lysergic acid diethylamide ) adalah senyawa kristal C20 H25 N3 O yang diturunkan dari asam lysergik, sebuah komponen jamur orgat claviceps purpurea. Jamur penyakit yang menyerang gandum – ganduman. LSD digunakan sebagai obat pembangkit halusinasi yang kuat.

Karakteristik lainnya sibuk dengan sendirinya secara ekstrem; rasa tidak aman, kelabilan postural; kepekaan indrawi berlebihan; paranoid; sulit berkomunikasi. Tanda – tanda autis yaitu tidak bisa mengusai atau sangat lamban dalam penguasaan bahasa sehari – hari, hanya bisa mengulang beberapa kata, mata yang tidak jernih atau tidak bersinar, tidak suka atau tidak bisa atau tidak mau melihat mata orang lain, hanya suka akan mainannya sendiri, serasa dia punya dunianya sendiri, tidak suka berbicara dengan orang lain, tidak suka atau tidak bisa menggoda orang lain.

3 Penanganan Anak Autisme

Dalam suatu lembaga pendidikan seperti Sekolah Luar Biasa ( SLB ) bagi anak autis, tidak jarang jika penanganan anak autis selain melalui suatu bimbingan dan sosialisasi – sosialisasi juga menggunakan suatu terapi – terapi yang berfungsi untuk meminimalisir dari keAutisan itu. Berikut adalah cara penanganan anak autis dengan menggunakan suatu terapi – terapi yaitu sebagai berikut :

  • Auditory Integration Therapy yaitu terapi integration pendengaran. Karena sebagian anak autis sangat peka terhadap bunyi. Terapi ini dilakukan untuk mengurangi sinyal – sinyal yang membingungkan dipusat pendengaran.
  • Sensory Integration Therapy yaitu terapi integrasi inderawi. Membantu menyembuhkan gerakan tubuh yang labil dengan cara melalui stimuli sentuhan.
  • Terapi Wicara yaitu untuk membantu melancarkan otot – otot mulut sehingga membantu anak berbicara lebih baik.
  • Terapi Okupasi yaitu untuk melatih motorik halus anak.

1 Penyelenggaraan Sekolah Bagi Autis

Bentuk Pelayanan Pendidikan dapat diselenggarakan di SLB khusus bagi anak autis. Berdasarkan badan penyuluhan dunia tentang anak berkebutuhan khusus, menyatakan bahwa penderita autis semakin tahun semakin meningkat sangat drastis, penderita sebagian besar adalah anak – anak.

Di dalam pelaksanaan penyelenggaraannya kita mengenal macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak autis yaitu sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah khusus tersebut.
  2. Kelas khusus apabila anak autis untuk membedakan dari gejala – gejalanya, apakah tergolong ringan, sedang, berat. Apabila gejalanya ringan, maka dikelompokkan ke kelas yang memiliki tingkat ke autisannya ringan. Setelah membentuk kelas – kelas khusus tersebut maka akan adanya pendiagnosaan ( mengetahui kelemahan dan kelebihan ) untuk mengetahui perkembangannya. Kelas khusus itu ada pada tiap sekolah dan masih merupakan bagian dari sekolah yang bersangkutan. Kelas khusus itu dipegang oleh seorang pendidik yang berlatar belakang PLB dan atau Bimbingan dan Penyuluhan atau oleh seorang guru yang cakap membimbing anak.
  3. Sekolah Luar Biasa bagian autis tanpa asrama Bagi Anak autis yang perlu dipisah belajarnya dengan teman yang lain karena gejala yang di idap si anak autis tersebut.
  1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam upaya menemukan pribadi, menguasai masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disandang, mengenali lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing, bimbingan juga bisa dilakukan dengan keterampilan konseling yang dilakukan oleh guru pembimbing.
  2. Rehabilitasi merupakan upaya bantuan medik, sosial, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan di SLB. Bimbingan dan rehabilitasi melibatkan para ahli terapi fisik, ahli terapi bicara, dokter umum, dokter spesialis, ahli psikologi, ahli pendidikan luar biasa, perawat dan pekerja sosial( yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu melalui terapi ).

2 Pendidikan Jasmani pada Anak Autis

Pendidikan Jasmani dalam mengembangkan gerak anak autis yaitu bagaimana kita menerapkan gerak lokomotor dan nonLokomotor. Gerak lokomotor bisa dilakukan dengan jalan – jalan dengan bernyanyi atau dengan lari – lari kecil, gerak nonlokomotor bisa dilakukan dengan gerakan menimang – nimang bola dengan kedua tangan, melempar bola dengan kedua tangan atau bergantian antara tangan kiri dan tangan kanan, dan gerakan menendang bola dengan kaki kanan atau kaki kiri.

Demi menjamin kesetaraan dan kesesuaian program pendidikan luar biasa autis dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, kemampuan peserta didik autis serta keefektivitasan dan keefesiensian, penyelenggaraan pendidikan luar biasa autis dapat memilih pola-pola berikut :

  1. Pendidikan Luar Biasa autis merupakan gabungan semua satuan pendidikan. Menurut pola ini, hanya terdapat satu bentuk yang menyelenggarakan semua satuan pendidikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.
  2. Pendidikan Luar Biasa autis dibagi menurut satuan pendidikan. Menurut pola ini terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu SDLB, SLTPLB dan SMLB yang masing-masing disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.
    Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik autis yang memiliki kecerdasan normal dapat dilaksanakan bersama dengan anak normal melalui pendidikan terpadu dan atau kelas khusus

Jenis-jenis penelitian Hukum Normatif

1         Penelitian inventarisasi hukum positif

Yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dai tipe-tipe yang lain.

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hokum posiif tersebut, yaitu :

–         Penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.

–         Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.

–         Dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (kompherensif).

Ada 3 (tiga) konsep pokok dalam melakukan kriteria identifikasi :

2         Persepsi Legisme

Yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan konsep tersebut pada kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis saja.

3         Konsepsi yang menekankan pentingnya norma hokum tidak tertulis untuk ikut serta disebut sebagai hukum.

Meski tidak tertulis apabila norma itu secara konkrit dipatuhi oleh anggota masyarakat setempat maka norma ini harus dianggap sebagai hukum.

4         Konsepsi bahwa hukum identik dengan putusan hakim.

2.   Penelitian terhadap Azas Hukum

Dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.

Penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur idea dari hukum.

Azas Hukum bisa berupa :

5         Azas Konstitutif yaitu azas yang harus ada dalam kehidupan suatu siste hukum atau disebut azas hukum umum.

6         Azas regulatif yaitu azas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

3.   Penelitian untuk menentang hukum (inkronito)

Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum  yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, dimanakah bunyi peraturan ditemukan,dsb.

4.   Penelitian terhadap sistimatika hukum.

Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hokum primer dan skunder.

Kerangka acuan yang di gunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (masyarakat hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum hak dan kewajiban).

5.   Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.untuk dapat melakukan penelitian tersebut  lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-udangan yang mengatur bidang hukum yang telah di tentukan untuk di teliti.

UU olahraga no 9

Posted: November 5, 2009 in kuLiah, Uncategorized
Tag:

UU Olahraga Diundangkan 9 September

Undang-Undang (UU) Keolahragaan Nasional diharapkan mulai diundangkan oleh Presiden RI 9 September mendatang bertepatan dengan peringaran Hari Olahraga Nasional (Haornas). Ketua Komisi X DPR RI Heri Akhmadi saat uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Keolahragaan Nasional di Surabaya, Rabu mengatakan, RUU Keolahragaan Nasional ini akan dibahas dalam sidang paripurna DPR 6 September dan bila lolos diharapkan mulai diundangkan 9 September nanti. “Jika dalam 6 September nanti lolos, maka diharapkan 9 September bertepatan dengan Haornas bisa diundangkan oleh Presiden RI. Ini merupakan hadiah bagi seluruh insan olahraga di Indonesia untuk memacu prestasi dan menata organisasi,” katanya.

Untuk menampung aspirasi terakhir dari masyarakat umum, menurut dia, RUU olahraga akan disosialisasikan dengan uji publik pada lima kota di Indonesia masing-masing Surabaya, Makassar, Denpasar, Bandung dan Padang. Uji publik ini dimaksudkan mengkonsultasikan pembentukan UU kepada publik, agar dapat diserap semaksimal mungkin dan aspirasitif sehingga UU Olahraga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Heri mengharapkan, RUU Olahraga ini nanti bisa lolos dengan sempurna, karena sekarang banyak UU yang belum diaktifkan (masa transisi), setelah keluar Perpu yang menunda pelaksanaanya. Sebagai contoh, ia menunjuk, UU Ketanagakerjaan yang ditunda pelaksanaannya, karena ada Perpu, selain itu ada juga UU yang baru diberlakukan sudah direvisi, karena banyak kekurangannya seperti UU Yayasan. Ia menyatakan, pembuatan RUU olahraga ini dibuat, setelah melakukan studi banding ke Prancis, Australia dan Singapura, karena ketiga negara itu sistem pemerintahannya hampir sama dengan Indonesia, yang memiliki Departemen Pemuda dan Olahraga. “Hanya pebedaannya, di Prancis pemerintah menyediakan anggaran yang dirumuskan asosiasi-asosiasi atau klub-klub bidang olahraga dengan tenaga pelatih yang dibayar pemerintah bahkan pelatih klub mempunyai hak mengajukan pelatih,” katanya memberi contoh.

Heri mengaku terkesan dengan gagasan Gubernur Jatim yang juga Ketua Umum KONI Jatim H Imam Utomo yang meminta agar pembinaan cabang olahraga dibagi di setiap propinsi, agar lebih fokus, efisien dan prestasi bisa maksimal. Konsultasi publik ini diselenggarakan tiga lembaga yaitu Universitas Surabaya, Pemerintah Propinsi Jatim dan Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI) Jatim. (*/lpk)

Pendidikan

Posted: November 3, 2009 in kuLiah, Uncategorized
Tag:

KTSP adalah semangat otonomi yang diberikan oleh pemerintah bagi  praktisi pendidikan untuk mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan satuan tingkat pendidikan maupun daerah di mana satuan tingkat pendidikan tersebut berada. Pelaksanaan KTSP yang sarat dengan peraturan-peraturan administrasi-birokrasi yang mengikat tersebut diberikan kepada dunia pendidikan bukannya tanpa sebab. Pada hakekatnya peraturan tersebut adalah wujud dari kepatuhan pemerintah (dalam hal ini Departemen Pendidikan) terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Dalam Bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 36 menyebutkan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang adalah wujud dari keingingan ‘Rakyat’ yang dimanifestasikan oleh DPR. Oleh karenanya, Pemerintah tidak salah menerapkan KTSP. Karena KTSP adalah wujud dari kepatuhan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kenapa pada praktiknya terjadi polemik? Hal ini disebabkan oleh penerjemahan dari Undang-Undang tersebut yang relative, dalam pengertian KTSP mempunyai subtansi yang dipandang dari sudut yang berlainan: pandangan semangat kontrol (sentralistis) dan pandangan semangat otonomi. Pandangan semangat kontrol ini terwujud dari begitu ketatnya aturan penerapan standar isi dan standar kompetensi yang diterapkan dalam desain pembelajaran oleh guru. Dan pada akhirnya, masih harus dievaluasi oleh Ujian Nasional. Pihak lain, diwakili oleh pakar dan praktisi pendidikan di luar Think Thank KTSP, melihat subtansi KTSP tidak lain adalah sebuah orientasi kerja administrasi-birokrasi yang keterlaluan, dan dengan semangat mengurui yang kental.

Polemik ini sebenarnya, menurut hemat penulis dapat ditengahi dengan pembagian bidang kerja administrasi-birokrasi dan bidang kerja akademik (sebagaimana digagas oleh Prof Mastuhu dalam bukunya Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, 2002, Safiria Insania Press, Yogyakarta). Pendidikan sebagai kerja di bawah otorita kekuasaan lengkap dengan praktik administratif dan birokrasi yang imperative, sudah harus diganti orientasi baru yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan serta hakekat dari makna itu sendiri, yaitu harus dilaksanakan di bawah otorita akademik dan demokratik.

Di dalam kerja akademik yang dipentingkan adalah pengembangan proses berpikir atau metodologi mencari kebenaran dan proses pendewasaan berpikir, emosi dan spiritual. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berati bahwa penyelenggara sekolah sama sekali tidak memerlukan otorita administrasi-birokrasi sebagai bagian otorita kekuasaan dari suatu organisasi. Dalam otorita penyelenggaraan sekolah, otorita administrasi-birokrasi diperlukan untuk menunjang dan menfasilitasi kelancaran proses pembelajaran. Hal ini berbeda dengan otorita administrasi-birokrasi dalam kerja kantor yang merupakan kekuatan inti bagi penyelenggaraan suatu kantor non-kependidikan. Secara kekuasaan birokrasi-administrasi, sekolah memang harus tunduk pada supersistem di atasnya, namun secara akademik tidak mengenal hirarki kekuasaan.

Untuk menuju pendidikan yang bermutu diperlukan penyelenggaraan pendidikan di bawah otorita akademik dan ditunjang dengan sistem birokrasi-administrasi sekolah yang benar-benar bermutu. Penyelenggaraan di bawah otorita akademik dan sistem birokrasi administrasi pendidikan dapat tercapai apabila perangkat-perangkat penyelenggara pendidikan mempunyai wawasan akademik dan paradigma akademik yang progresif.

Sekolah harus melakukan pembaruan dalam penyelenggaraannya di mana kerja akademik harus ditonjolkan dan menjadi basic kerja. Birokrasi administrasi harus berparadigma akademik. Untuk mencapai penguatan Kerja Akademik di Lembaga Pendidikan diperlukan kerja keras mengikuti alur pendekatan sistem dalam pendidikan. Sekolah memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya, hendaknya menjadikan proyek penguatan kerja akademik ini sebagai salah satu langkah membangun pendidikan menjadi lebih baik, dan pada gilirannya melahirkan generasi cakap, anggun dan bermoral.

Secara praktis, pemerintah perlu menegaskan ulang bahwa pengembangan pendidikan harus mengakomodasi dua orientasi ini, yaitu orientasi kerja pendidikan birokrasi-administrasif dan orientasi akademik. BNSP, dalam hal ini hendaknya membagi dua bidang kerja tersebut secara ketat, sehingga didapat kejelasan mana kerja administartif dan mana kerja akademik. Dengan praktik seperti ini, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dapat dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Dengan paradigma baru ini, maka ujian nasional masih tetap menjadi standar kelulusan yang pertama, namun yang kedua. Dalam pengertian, ujian nasional adalah kerja administratif untuk melihat sejauh mana pencapaian standar minimal pendidikan yang telah dicapai, bukan penentuan apakah siswa layak diluluskan atau tidak. Kelulusan siswa adalah kerja akademik yang merupakan hak guru untuk menentukannya. Tentu guru yang menentukan kelulusan ini pun dikontrol oleh suatu sistem yang menegaskan bahwa guru tersebut adalah guru yang bermutu.

Lebih jauh, KTSP adalah hasil kerja panjang dari para pakar dan praktisi pendidikan yang diorganisasi oleh pemerintah, oleh karenanya sikap yang bijak dari Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Di sana semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut terletak pada guru. Oleh karena itu, gurulah pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Dialah sebenarnya perencana, pelaksana, penilai, dan pengembangan kurikulum sesungguhnya.